Optimalisasi Gelar Kekuatan Koarmabar Guna Melaksanakan Tugas-Tugas TNI AL Dalam Rangka Mengantisipasi Konflik di Laut Cina Selatan.
1. PENDAHULUAN
Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah
perairan dunia yang secara geopolitik sangat strategis karena merupakan
SLOC/SLOT penting di dunia[1].
Laut Cina Selatan menghubungkan Samudera Hindia melalui Selat Malaka dan Selat
Sunda, dengan Samudera Pasifik melalui Laut Cina Timur. Laut Cina Selatan juga
secara geografis menjadi tempat pertemuan arus sehingga memiliki potensi
perikanan yang tinggi. Demikian juga Laut Cina Selatan merupakan paparan atau
bentang benua yang memiliki potensi kandungan gas alam dan minyak bumi yang
tinggi. Nilai strategis Laut Cina Selatan ini tentu saja pada satu sisi
merupakan peluang bagi kepentingan nasional negara-negara pantai secara khusus
dan umat manusia pada umumnya, disisi lain sangat berpotensi untuk timbulnya
konflik kepentingan seperti yang telah terjadi saat ini. Perkembangan hukum
laut telah meningkatkan potensi friksi dimana negara-negara pantai di Laut Cina
Selatan pun saling mengklaim rezim-rezim sesuai UNCLOS. Data tangkapan KIA dan
insiden saling shadowing dan klaim antar Indonesia dan kapal pemerintah Cina
pada tahun 2016 dan Vietnam pada bulam Mei - Juni 2017 membuktikan adanya
ancaman yang sangat potensial tersebut di wilayah Laut Cina Selatan.
TNI AL selaku komponen utama pertahanan negara di
laut, memiliki tugas sebagaimana diamanatkan pada pasal 9 UU No.34 Tahun 2004
tentang TNI yang memberikan tugas kepada TNI AL untuk melaksanakan pertahanan
negara, penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi nasional,
menyelenggarakan diplomasi angkatan laut untuk dukung kebijakan politik luar
negeri, melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan matra laut, dan
memberdayakan wilayah pertahanan laut[2].
Koarmabar selaku kotama operasi TNI AL memiliki tugas-tugas operasi dan
tugas-tugas pembinaan sebagai wujud pelaksanaan tugas TNI AL tersebut. Tugas
operasi meliputi penyelenggaraan operasi intelijen maritim untuk mendukung
operasi laut, penyelenggaraan operasi militer untuk perang baik gabungan maupun
mandiri, dan penyelenggaraan operasi militer selain perang berupa operasi laut
sehari-hari maupun operasi keamanan laut.
Perwujudan dari pelaksanaan tugas-tugas Koarmabar
tersebut adalah penggelaran kekuatan yang disusun dalam gelar penindakan (deployment) dan gelar permanen (employment). Gelar penindakan adalah pengerahan
kekuatan pada ruang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk
mendapatkan keuntungan strategis, sedangkan gelar permanen adalah pengerahan kekuatan pada
ruang dan waktu yang tetap/sepanjang waktu dalam rangka penguasaan dan pengendalian.
Aplikasi dari gelar penindakan adalah penyelenggaraan operasi siaga tempur
laut, operasi keamanan laut, operasi pengamanan ALKI, dan Operasi Patroli
Terkoordinasi. Sedangkan aplikasi dari gelar permanen adalah penempatan
pangkalan-pangkalan yang melaksanakan dukungan logistik dan operasi keamanan
laut terbatas.
Dalam rangka menghadapi potensi konflik di wilayah
perairan Laut Cina Selatan, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di
laut, menugaskan kepada Koarmabar selaku Kotama Operasi untuk menyiapkan dan
mensiagakan kekuatan untuk dapat digelar dalam rangka mengendalikan
dampak-dampak buruk yang potensial dari setiap tingkatan eskalasi. Gelar
kekuatan ini tidak terlepas dari penggunaan seluruh elemen kekuatan yang
disusun dalam konsep Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Kondisi nyata
alutsista dalam SSAT dihadapkan dengan luas coverage, daya dukung logistik, dan
besaran potensial ancaman, perlu dioptimalkan penggelarannya dengan
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung yang
mencakup kekuatan dan peluang, juga faktor penghambar yang mencakup kelemahan
dan ancaman.
2. LANDASAN PEMIKIRAN
Landasan pemikiran merupakan
prinsip-prinsip yang mendasari setiap upaya yang direncanakan dan disusun untuk
mewujudkan optimalisasi tugas-tugas Koarmabar dalam mengimplementasikan SPLN
agar dapat mengantisipasi konflik di Laut Cina Selatan. Prinsip-prinsip itu
sendiri terdiri atas landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan
teoritir. Landasan filosofis adalah landasan pokok yang berdasarkan filsafat
yang menyeluruh dan konseptual dan menghasilkan konsepsi-konsepsi kehidupan
termasuk negara. Landasan yuridis adalah seperangkat konsep peraturan
perundangan yang menjadi acuan atau titik tolak dalam optimalisasi tugas-tugas
Koarmabar. Dan landasan teoritis adalah rujukan teori yang relevan untuk
menjelaskan tentang optimalisasi tugas-tugas Koarmabar.
a. Landasan Filosofis. Landasan filsafat yang
sangat penting adalah Pancasila dan Wawasan Nusantara. Pancasila sangat jelas
merupakan dasar utama dalam setiap aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara,
termasuk dalam upaya mengoptimalkan tugas-tugas Koarmabar, harus didasarkan
pada filsafat dasar dari setiap sila dalam pancasila. Pancasila juga melandasi
cara pandang bangsa dalam memandang negara kepulauan sebagai satu kesatuan yang
dikenal dengan istilah wawasan nusantara. Wawasan ini memandang Indonesia
sebagai satu keutuhan yang tidak terpisahkan dan menjadi dasar filosofis dalam
upaya mempertahankan keutuhan negara kesatuan.
b. Landasan Yuridis. Landasan yuridis yang
sangat penting adalah UUD Tahun 1945, UU No.3/2002, UU No.34/2004 dan UNCLOS
1982. UUD 1945 melandasi setiap peraturan perundangan khususnya yang berkaitan
dengan upaya bela negara. Penjabaran usaha-usaha bela negara dalam bentuk
penyusunan sistem pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam UU No.3 Tahun
2002. Kemudian UU No.34 Tahun 2004 memberi landasan kepada TNI sebagai komponen
pokok untuk menyelenggarakan upaya-upaya pertahanan negara. Dan sebagai bangsa
yang bermartabat dan hidup bersama dengan bangsa lain didunia, UNCLOS 1982
menjadi peraturan internasional yang sangat penting dalam mendukung kesatuan
wilayah dari negara kepulauan seperti Indonesia.
c. Landasan Teoritis. Landasan teoritis yang
penting adalah AT. Mahan, Ken Booth, dan Nye. Mahan mengajukan teori tentang
elemen kekuatan maritim yang sangat vital bagi terwujudnya kepentingan nasional
suatu bangsa. Sedangkan Ken Booth berbicara tentang peranan angkatan laut yang
universal secara khusus dalam konteks hubungan dan politik luar negeri suatu
bangsa. dan Nye berbicara tentang implementasi diplomasi sebagai bentuk
penyampaian niat atau intensi.
3. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Konflik yang
terjadi di Laut China Selatan sudah berlangsung cukup lama. Konflik Laut China
Selatan sudah terjadi sejak tahun 1992, dimana pemerintahan China saling tuduh
dengan pemerintah Vietnam atas hak pengemboran di Pulau hainan. Berbagai
perjanjian dan diplomasi antar negara-negara di sekitar Laut China Selatan
dilakukan demi meredam ketegangan.Konflik yang terjadi di Laut China Selatan
merupakan upaya negara melakukan pertahanan wilayah dan kedaulatan. Klaim
batasan wilayah, pulau dan gugusan pulau yang ada di Laut China Selatan menjadi
pemicu konflik antara negara. Masing-masing pihak berdasarkan klaim sejarah,
prinsip hukum internasional dan perjanjian, merasa paling berhak atas sumber
daya alam yang ada di Laut China Selatan. Ketegangan antar negara-negara yang
bersengketa membuat situasi sengketa mengarah pada kekuatan militer. Jika
sengketa ini berdampak pada ketegangan militer, tidak dapat dipungkiri
stabilitas ekonomi negara-negara yang bersentuhan langsung dengan jalur
pelayaran di Laut China Selatan akan terganggu.
Sengketa teritorial
di Laut China Selatan tidak hanya membahas masalah kedaulatan atas pulau-pulau,
tetapi bercampur dengan masalah hak kedaulatan atas landas kontinen dan ZEE.
Sengketa teritorial Laut China Selatan memiliki sejarah yang panjang dan
melibatkan banyak negara. Tidak sedikit sengketa Laut China Selatan yang
berujung pada bentrok kekuatan militer negara-negara yang bersengketa meski
pada tingkat yang masih sangat rendah antar unit-unit militer di laut.
Penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan
harus dihindari terlebih dahulu. Berbagai pihak harus bisa menahan diri dalam
penggunaan kekuatan militernya, termasuk dalam berbagai aktifitas ekonomi
seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk sementara waktu.
ASEAN memang telah mengalami kemajuan dalam upaya menjamin keamanan di
kawasan regional khususnya dengan telah disepakatinya Declaration of the Conduct
of Parties in the South Cina Sea (DOC) yang ditandatangani tahun 2011 di
Kamboja meskipun tidak mengikat namun telah menunjukkan adanya kesepakatan atau
batasan moral dalam menjamin keamanan di Laut Cina Selatan yang dapat dijadikan
referensi ketika muncul masalah atau terjadi ketegangan dan juga berperan
sebagai dasar untuk negosiasi mengenai penyusunan dokumen Code of Conduct. Saat
ini, Cina mengaku telah menyelesaikan draft awal Code of Conduct di Laut Cina
Selatan. Penyelesaian ini bersamaan dengan semakin meredanya ketegangan di
kawasan sengketa tersebut.
Indonesia sendiri
meskipun tidak memiliki persinggungan di perairan teritorial dengan nine dash
line yang digambarkan oleh China, namun secara jelas bersinggungan dengan ZEE
Indonesia. Persinggungan secara terbuka telah beberapa kali terjadi antara
Indonesia dengan China. Ada kekawatiran Cina akan menerapkan klaim zona maritim
baru atas pulau-pulau buatan yang dibangunnya. Keputusan Tribunal meskipun
tidak menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan, namun keputusan ini menjadi
bentuk konfirmasiatas perdebatan bahwa negara Cina tidak dapat menetapkan zona
maritim baru atau mengungkit zona maritim histrois selain yang diatur oleh
UNCLOS. Selain itu juga soal status pulau karang yang dikuasai Cina, telah
ditetapkan tidak berhak atas 200 mil ZEE, dan hanya sebagian saja yang berhak
atas 12 mil, dan selebihnya adalah non hight tide features yang merupakan
bagian dari lautan itu sendiri.
Insiden terakhir
pada tanggal 17 Juni 2016, saat itu KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan
China KM Han tan Cou yang dibayangi oleh kapal
penjaga pantai China. Pejabat tingkat tinggi China pada awalnya tidak
mengakui adanya overlapping claim dan mengakui Natuna milik Indonesia, namun
dengan kejadian ini tiba-tiba berubah dan Menlu China melalui juru bicaranya
mengatakan antara Indonesia dan China ada overlapping claim[3].
Pernyataan ini tentu memiliki makna yang sangat penting terhadap potensi
sengketa di Laut Natuna dimasa mendatang. Namun demikian putusan Tribunal ini
menjadi sangat penting bagi Indonesia, yang telah membatalkan nine dashed line
sehingga keberadaan garis ini di Perairan Natuna adalah tidak sah. Demikian
juga klaim kepemilikan karang Cuarteron yang berjarak 400 Nm dari gugusan pulau
Natuna, tidak akan bertetangga dengan Indonesia karena zona maritimnya sangat
jauh dari batas terluar ZEE Indonesia.
Selain dengan Cina,
Indonesia juga memiliki potensi konflik terkait dengan delimitasi yang belum
selesai dengan beberapa negara yang berbatasan di Laut Cina Selatan.
Perkembangan hukum laut yang melahirkan rezim perairan baru menyebabkan
perubahan wilayah yurisdiksi masing-masing negara pantai. Perubahan ini
berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing dan sudah tentu akan saling
berbenturan satu dengan yang lain. Salah satu contoh yang sedang meningkat
eskalasinya adalah friksi antara Indonesia dengan Vietnam yang terjadi beberapa
kali dalam dua bulan terakhir.
Pada awal bulan mei
sampai dengan juni telah terjadi insiden saling shadowing dan klaim antara
kapal coast guard Vietnam dengan KRI
yang sedang melaksanakan patroli di ZEE Indonesia[4].
Vietnam melandasi klaimnya atas dasar perjanjian landas kontinen yang telah
disepakati dengan Indonesia pada tahun 1967. Sementara UNCLOS 1982 membedakan
klaim landas kontinen dengan klaim rezim ZEE. Klaim landas kontinen berkaitan
dengan sumber daya yang berada dibawah dasar laut sedangkan klaim ZEE berkaitan
dengan hak eksporasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada dalam kolom
air antara permukaan dan dasar laut.
4. KONDISI GELAR KEKUATAN KOARMABAR
a. Kondisi saat ini
Gelar kekuatan sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas-tugas TNI AL
dan tugas-tugas Koarmabar melalui penyelenggaraan operasi-operasi laut dan
dispersi pangkalan yang didukung dengan operasi intelijen dan operasi
serpas/log. Saat ini Koarmabar menyelenggarakan operasi-operasi siaga tempur
laut, operasi keamanan laut, operasi pengamanan ALKI, operasi bersama patroli
di Selat Malaka, operasi pengamanan perbatasan dalam bentuk patroli
terkoordinasi dengan beberapa negara tetangga, dan operasi keamanan laut
terbatas yang diselenggarakan oleh pangkalan-pangkalan TNI AL dibawah pembinaan
Koarmabar.
Tabel
Operasi Gelar Koarmabar Tahun 2017
|
NO
|
OPERASI
|
KEKUATAN
|
WILAYAH
|
KET
|
|
1.
|
Siaga Tempur Laut
|
5 KRI (1PKR,1PK,1KCR/KCT,1AT,1
FPB),1Pesud Patmar,1Heli BO,1 Tim Paska,1 Ton Marinir
|
wilayah perbatasan
|
180 Hari
|
|
2.
|
Kamla
|
6 KRI (1PK,1AT,1KCR,3PC),1 Pesud
Patmar
|
Seluruh wilayah kerja Koarmabar
|
300 Hari
|
|
3.
|
ALKI-1
|
4 KRI (1PK,1KCR,1FPB,1PC), 1 Pesud
Patmar
|
wilayah perairan ALKI-1
|
300 Hari
|
|
4.
|
MSSP
|
7 KRI (1PK,1AT,1FPB,1KCR,1PR,2 PC),
1CASA
|
Selat Malaka
|
300 Hari
|
|
5.
|
RI-Singapura
|
4 KRI(1PR,1KCR 60,1KCR 40,1PC)
|
Selat Singapura
|
120 Hari
|
|
6.
|
Patkor Malindo
|
2 KRI (1KCR40/60,1PC)
|
Selat Malaka
|
60 Hari
|
|
7.
|
Patkor Indindo
|
1 PK,1Pesud Patmar
|
Laut Andaman
|
60 Hari
|
|
8.
|
Optima Malindo
|
3 PC
|
Selat Malaka
|
60 Hari
|
|
9.
|
RI Thailand
|
2 KRI (1KCR40,1PR)
|
Selat Malaka bagian utara
|
30 Hari
|
|
10.
|
Rakata Jaya
|
5 KRI (1LPD,1PK,1FPB,1AT,1 PC)
|
Seluruh wilayah kerja Koarmabar
|
365 Hari
|
|
11.
|
WFQR
|
Tim Intel, Satkamla Lantamal dan
satuan gelar
|
Seluruh wilayah kerja Koarmabar
|
365 Hari
|
Sumber : Data
Sops Koarmabar, 2017
Penggelaran satuan dan pangkalan-pangkalan TNI AL (Lanal) telah dilakukan
di seluruh wilayah kerja Koarmabar. Satuan Kapal Patroli (Satrol) di Belawan,
Satuan Kapal Cepat (Satkat) dan Satuan Kapal Ranjau (Satran) di Tanjung Uban,
dan Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Amfibi (Satfib), dan Satuan
Kapal Bantu (Satban) di Jakarta. Satuan-satuan ini memiliki tugas untuk
melaksanakan pembinaan opslat, material dan personel KRI di jajaran Koarmabar. Saat
ini Koarmabar telah memiliki 5 Pangkalan Utama TNI AL yaitu Lantamal I Belawan,
Lantamal II Padang, Lantamal III Jakarta, Lantamal IV Tanjung Pinang, dan
Lantamal XII Pontianak, yang membawahi 19 pangkalan-pangkalan TNI AL (Lanal), 3
Lanal kerangka, 4 Fasharkan, dan 94 Pos TNI AL (Posal). Pangkalan-pangkalan ini
melaksanakan fungsi-fungsi dalam rangka memberikan dukungan bagi satuan operasi
KRI, Pesud, dan Marinir.
Kondisi gelar kekuatan koarmabar saat ini masih dirasakan belum optimal,
hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
1) Rata-rata persentase jam layar KRI yang
masih dibawah 50% menunjukkan bahwa waktu operasi didominasi dengan lego
jangkar atau sandar di pangkalan, sehingga menunjukkan rendahnya kehadiran di
sektor operasi.
2) Perbandingan rencana dan realisasi dari
Jam Olah Gerak dan Jam Olah Putar (JOP/JOG) menunjukkan kapabilitas olah gerak
KRI yang kenyataannya lebih rendah dari yang direncanakan.
3) Keterbatasan personel pada tataran perwira
pengawak KRI yang ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya DSP personel khususnya
perwira korps pelaut.
4) Masih tingginya tangkapan KIA khususnya di
wilayah perairan ZEEI Natuna yang menunjukkan belum ada daya tangkal atau efek
penggentar dari operasi yang digelar oleh Koarmabar.
5) Kemampuan dukungan pangkalan masih
terbatas, baik terkait dengan faslabuh, fasbek, faswatpers, dan fasharkan.
Indikasinya adalah tidak semua lanal memiliki sarana dan prasarana dukungan
tersebut.
6) Kondisi teknis dan sewaco KRI yang masih
terbatas, dapat dilihat dari tidak adanya sistem integrasi sewaco yang
berfungsi optimal, dan masih sering terjadinya kerusakan-kerusakan dalam
pelaksanaan tugas di laut.
7) Operasi intelijen maritim masih terbatas
karena keterbatasan sarana deteksi sehingga aplikasinya masih sebatas di
pesisir pantai, penggunaan sarana pengumpulan informasi lainnya belum tersedia,
Indikator sebagaimana diuraikan diatas disebabkan oleh beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SSAT
yang digunakan dalam penyelenggaraan penggelaran kekuatan.
2) Masih rendahnya efek penggentar atau daya
tangkal satuan operasi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan kedaulatan
di wilayah perairan.
3) Masih rendahnya intensitas information
sharing antar pemangku kepentingan penegakan hukum dan kedaulatan negara di
laut.
Implikasi dari permasalahan yang timbul adalah tidak optimalnya
penggelaran atau penggunaan kekuatan Koarmabar sehingga pelaksanaan tugas-tugas
TNI AL tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas-tugas yang tidak dapat
dilaksanakan tersebut akan berdampak pada kesulitan untuk menghadapi potensi
dan dinamika konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.
b. Kondisi yang diharapkan
Gelar kekuatan Koarmabar yang diharapkan adalah mampu mengantisipasi
setiap kerawanan dan ancaman yang timbul setiap saat, termasuk yang potensial
terjadi di Laut Cina Selatan. Untuk dapat mewujudkannya, maka pola gelar harus
dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga satuan operasi yang bertugas berada
dekat dengan potensi trouble spot. Dengan demikian maka kesiapan dan
kesiapsiagaan unsur Koarmabar harus senantiasa berada pada kondisi optimal.
Kesiapan berkaitan dengan kondisi awal untuk menghadapi peningkatan
eskalasi ancaman, artinya sebelum melaksanakan tugas operasi, satuan operasi
Koarmabar harus memiliki kondisi teknis, sistem senjata, profesionalisme, dan
komando kendali yang optimal. Kondisi optimal aspek teknis adalah keandalan
dari permesinan dan bangunan kapal serta sistem penggerak dari kapal, kondisi
optimal sistem senjata adalah keandalan sistem kendali senjata dan ketersediaan
amunisi, kondisi optimal profesionalisme adalah kemampuan operasional sistem
dan mentalitas prajurit, dan kondisi komando kendali adalah kecepatan
pertukaran informasi gambaran taktis dan direktif.
Kesiapsiagaan berkaitan dengan kemampuan satuan operasi untuk
mengantisipasi kondisi peningkatan eskalasi ancaman, artinya bahwa satuan
operasi harus selalu berada pada lokasi potensial yang terdekat, kecepatan
reaksi yang tinggi, bergerak dalam gugus tugas, monitoring situasi di lapangan,
memiliki sistem dukungan operasi yang optimal. Kedekatan jarak dan kecepatan
reaksi berpengaruh kepada kecepatan waktu untuk mengantisipasi, gerakan dalam
gugus tugas menunjukkan bahwa satuan operasi harus lebih dari satu unsur untuk
dapat saling mendukung dalam tugas di lapangan, monitoring situasi berkaitan
dengan kondisi nyata yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan
perubahannya, dan sistem dukungan operasi optimal berkaitan dengan kemampuan
dukungan logistik operasi maupun dukungan operasi dari satuan samping atau
pemangku kepentingan lainnya.
Gelar kekuatan Koarmabar diharapkan mampu beroperasi secara mandiri
maupun gabungan. Operasi mandiri dan gabungan sangat membutuhkan keterpaduan
dalam komando dan kendali di lingkup gugus tugas. Faktor yang terpenting adalah
berkaitan dengan doktrin dan prosedur yang digunakan, sistem monitoring atau
penggambaran taktis, dan sistem perhubungan antar satuan dan komando
kendalinya. Doktrin dan prosedur satuan operasi matra maupun gabungan harus
matang didalam benak setiap prajurit sehingga latihan-latihan harus dilaksanakan
secara bertingkat dan berlanjut. Sistem monitoring dan perhubungan membutuhkan
dengan sistem C4ISR yang handal. Seiring dengan perkembangan teknologi semakin
meningkat kapabilitasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi satuan di
lapangan.
Gelar Kekuatan Koarmabar juga hendaknya dapat memanfaatkan sumber daya
nasional yang ada di wilayah operasinya agar dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi operasi. Koarmabar hanya salah satu komponen pertahanan negara yang
merupakan bagian dari elemen bangsa. Koarmabar tentu tidak dapat bekerja
sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Selain membutuhkan satuan samping dalam
pelaksanaan tugas operasi, seperti dukungan payung udara dari TNI AU, dan
pertahanan pangkalan dari TNI AD, Koarmabar juga membutuhkan dukungan dari
komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya.
Koarmabar harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi dari komponen
cadangan dan komponen pendukung tersebut melalui pemberdayaan masyarakat
pesisir dan industri jasa bidang maritim. Pemberdayaan masyarakat pesisir
bertujuan untuk mewujudkan konsep sistem pertahanan rakyat semesta. Pelibatan
masyarakat pesisir dalam upaya mengoptimalkan tugas operasi dapat dilakukan
melalui pembinaan peran tidak saja sebagai pemberi informasi namun juga dalam
rangka menunjukkan adanya kegiatan positif masyarakat Natuna dalam
mengeksploitasi sumber daya perikanan. Aktifitas di wilayah perairan Natuna
yang dikawal oleh kapal-kapal pemerintah termasuk satuan operasi TNI AL akan
meningkatkan kredibilitas karena menunjukkan okupasi efektif atas wilayah.
Dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan dan peningkatan kesiapan,
Koarmabar harus mampu memanfaatkan industri dan jasa maritim dalam pembangunan
KRI sesuai dengan kebutuhan operasi dan taktik, termasuk didalamnya
mengoptimalkan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan oleh fasharkan
bekerjasama dengan industri jasa maritim yang terkait. Pemberdayaan industri
jasa maritim diharapkan dapat meningkatkan juga daya dukung industri jasa
maritim itu sendiri dalam pelaksanaan pembangunan maritim pada umumnya dan
pelaksanaan tugas-tugas operasi satuan operasi Koarmabar pada umumnya.
Pengembangan pangkalan-pangkalan TNI AL sangat diperlukan untuk
meningkatkan daya dukung pelaksanaan tugas operasi satuan operasi Koarmabar di
lapangan. Kapabilitas dalam menjalankan peran fasbek, fasharkan, faslabuh,
fashwatpers dan pertahanan pangkalan merupakan keniscayaan. Dalam kondisi
keterbatasan saat ini, Koarmabar dapat memanfaatkan sumber daya nasional yang
ada berupa sarana pelabuhan, depo logistik, dan sistem transportasi nasional
yang sudah ada untuk mendukung tugas Koarmabar.
Sarana pelabuhan atau dermaga sandar di Ranai dan Tarempa dapat
digunakan untuk KRI yang sedang melaksanakan tugas operasi, sehingga
peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya akan berpengaruh positif terhadap
Koarmabar. Ketersediaan depo logistik cair (BBM dan air tawar) dan pasar-pasar
pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh satuan operasi Koarmabar, demikian
juga dengan sistem transportasi nasional yang menghubungkan Ranai dan Tarempa
dengan wilayah lain akan sangat membantu dalam distribusi suku cadang dan
teknisi untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan tingkat menengah bagi satuan
operasi sehingga dapat memperpanjang waktu kehadiran di wilayah Laut Cina
Selatan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.
Kesiapan dan kesiapsiagaan tidak dapat dipisahkan dari peran satuan
kapal selaku satuan kerja Koarmabar yang menjalankan tugas dan tanggung jawab
pembinaan satuan operasi. Dispersi satuan-satuan kapal yang secara fungsi dapat
menjalankan peran sebagai pangkalan induk memiliki nilai strategis tidak saja
terkait dengan optimalisasi pembinaan kapal itu sendiri, namun juga dapat
berperan dalam mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya nasional melalui interaksi
dengan pemerintah daerah setempat dan juga industri jasa maritim terkait dengan
pembinaan material. Keberadaan satuan kapal juga diharapkan mampu mendukung
upaya pembinaan kesiapan prajurit melalui tidak saja latihan-latihan tetapi
juga perawatan personel.
Kondisi yang diharapkan tersebut di atas dapat dicapai apabila indikator
keberhasilan berikut ini dapat terwujud.
1) Menurunnya tingkat pelanggaran wilayah
oleh KIA maupun aktifitas ilegal melalui laut lainnya yang menunjukkan
meningkatnya daya gentar dari TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara
di laut.
2) Meningkatnya persentase kehadiran di laut
KRI dan Pesud yang menunjukkan kredibilitas satuan operasi Koarmabar dalam
menyelenggarakan pengendalian laut melalui penegakan hukum dan kedaulatan di
laut.
3) Meningkatnya saling percaya dan
kesepahaman melalui implementasi Memorandum
of Understanding (MOU) antar pemangku kepentingan terkait kerjasama dalam
pemeliharaan dan perbaikan, dan pertukaran informasi.
4) Meningkatnya kemampuan dan firepower atau daya pukul dari KRI dan
pesud yang beroperasi di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan yang menunjukkan
kapabilitas satuan operasi Koarmabar.
5) Meningkatnya sarana dan prasarana
pangkalan TNI AL dan Satuan Kapal Koarmabar yang dapat mendukung satuan operasi
Koarmabar dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
6) Meningkatnya intensitas dan kapasitas
kerjasama operasi dan latihan seperti patroli koordinasi dengan negara-negara
tetangga yang berbatasan menunjukkan efektifitas komunikasi intensi dan atensi
Indonesia terhadap kedaulatan wilayah.
Kontribusi dari pencapaian diatas menunjukkan keberhasilan optimalisasi
gelar kekuatan akan mengefektikan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas-tugas
TNI AL sehingga mampu mengantisipasi dan menghadapi potensi dan dinamika
konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan
5. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Dalam upaya mewujudkan optimalisasi gelar
kekuatan Koarmabar guna melaksanakan tugas TNI AL dalam rangka mengantisipasi
konflik di Laut Cina Selatan, beberapa faktor sangat berpengaruh yang antara
lain :
a.
Faktor internal
1)
Kekuatan
a)
Pola
operasi merupakan cara atau ways yang
efektif dalam mengimplementasikan strategi operasi pengamanan laut dari
berbagai bentuk tantangan dan ancaman.
b)
Gelar
permanen & dukungan merupakan bentuk pengerahan kekuatan secara permanen
atau tetap pada lokasi-lokasi strategis yang berfungsi sebagai dukungan
terhadap pelaksanaan gelar dan pola operasi.
c)
Kuasai/Kenal
Medan merupakan bentuk keuntungan operasi dan taktis karena dapat dieksploitasi
untuk memberikan ruang manuver yang menguntungkan sendiri dan merugikan pihak
lawan.
d)
Rencana
peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista sebagai bagian dari kebijakan
pengembangan kekuatan dan kemampuan satuan operasi Koarmabar khususnya.
2)
Kelemahan
a)
Rasio
coverage rendah disebabkan oleh
jumlah alutsista yang kurang sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus
dikuasai dan dikendalikan secara penuh bagi kepentingan sendiri dan mencegah
keuntungan bagi lawan.
b)
Keterbatasan
anggaran yang disebabkan adanya prioritas anggaran untuk kepentingan
pembangunan yang holistik dihadapkan dengan kondisi pembangunan ekonomi yang
masih terfokus pada upaya meningkatkan daya dukung sosial masyarakat
menyebabkan pemenuhan kebutuhan alutsista hanya pada tingkat MEF.
c)
Kemampuan
dukungan logistik belum merata disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana
pelabuhan, alat transportasi atau angkut, jarak dan rute serta kapasitas dan
kemampuan dukungan logistik yang tersedia di wilayah.
d)
Kondisi
nyata alutsista Koarmabar yang sangat terbatas yang diperburuk dengan belum
optimalnya integrated system seperti C4ISR yang sangat diperlukan dalam
menghadapi dan merespon setiap bentuk ancaman secara cepat dan tepat.
b.
Faktor eksternal
1)
Peluang
a)
Kerjasama
bilateral & regional merupakan salah satu bentuk kondisi yang sangat
berpeluang dalam memberikan dukungan dan kerjasama dalam rangka mendorong
kepentingan nasional masing-masing yang saling menguntungkan.
b)
Arti
strategis Indonesia bagi kepentingan nasional negara lain sebagai dampak dari
kondisi geografis membawa pengaruh pada "niat" negara-negara tersebut
untuk mendukung terciptanya kondisi yang kondusif di Indonesia demi keamanan
kepentingan nasionalnya.
c)
Kebijakan
pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan salah
satu pilarnya adalah meningkatkan kemampuan pertahanan maritim diharapkan akan
meningkatkan prioritas pembangunan kekuatan dan kemampuan alutsista TNI AL.
d)
Putusan Tribunal
Internasional yang memberikan konfirmasi secara legal tentang tidak berlakunya
nine dashed line dan tidak dimungkinkannya Indonesia berbatasan laut dengan
Cina sehingga secara praktek, Indonesia memiliki hak yang kuat atas ZEEInya.
2)
Ancaman
a)
Dinamisasi
konflik di Laut Cina Selatan telah mendorong negara-negara yang berpotensi
terlibat konflik untuk melakukan strategi balancing power dengan melakukan
pembangunan kekuatan militer sebagai bagian dari upaya penangkalan.
b)
Cina
tidak menerima hasil putusan Tribunal Internasional dan tetap melakukan
tindakan asertif china dengan membangun pulau-pulau sebagai pangkalan militer
untuk menempatkan kekuatannya dalam rangka menunjukkan eksistensi dan
kehadirannya di Laut Cina Selatan.
c)
Implementasi
strategi rebalancing AS menunjukkan peningkatan perhatian Amerika terhadap
kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya dalam konflik di Laut Cina
Selatan, berpotensi meningkatkan keterlibatan dan menambah kompleks
permasalahan.
d)
Negara-negara
di kawasan khususnya anggota ASEAN memiliki perbedaan visi terkait permasalahan
di Laut Cina Selatan sehingga menghambat upaya kolektif untuk menekan Cina
untuk memperhatikan tatalaku di kawasan regional.
6. PEMBAHASAN
a. Umum
Poros maritim dunia merupakan kebijakan strategis dari pemerintah yang
merupakan implementasi dari keinginan seluruh bangsa terkait dengan posisi
geografis Indonesia yang sangat strategis bagi tidak saja kepentingan nasional
Indonesia namun juga kepentingan nasional negara-negara dunia pengguna wilayah
perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Poros maritim dunia memiliki makna yang
luas mencakup jaminan konektifitas antar pulau, pengembangan industri
perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut dan keamanan maritim.
Dalam salah satu konteksnya, yaitu keamanan maritim, secara khusus TNI
AL menekankan pada keamanan wilayah perairan khususnya alur laut (ALKI dan
selat-selat) dan perbatasan laut dengan negara tetangga. Pengendalian dan
penguasaan atas wilayah-wilayah tersebut secara tidak langsung akan
meningkatkan efek penggentar. Koarmabar selaku kotama operasi TNI AL memiliki
tanggung jawab untuk mewujudkan pengendalian laut di wilayah kerjanya. Dalam
rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Koarmabar
melaksanakan penggelaran kekuatan baik dalam bentuk gelar permanen maupun gelar
penindakan.
Dengan melihat potensi trouble spot saat ini yang diarahkan pada wilayah
perairan ZEEI Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, dimana
saat ini masih menjadi sengketa antara Cina dan negara-negara pantai lainnya.
Selain itu juga proses delimitasi yang masih berjalan antara wilayah yurisdiksi
nasional Indonesia dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan
meningkatkan potensi konflik terbuka yang telah ditunjukkan dengan terjadinya
beberapa kali insiden shadowing dan saling klaim antara KRI dan kapal
pemerintah termasuk kapal perang negara tetangga sejak tahun 2016 dan meningkat
pada bulan mei dan juni 2017 ini.
Dihadapkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi sebagaimana
diuraikan diatas maka Koarmabar perlu mengimplementasikan strategi untuk
mengoptimalkan penggelaran kekuatan satuan operasinya secara khusus di Laut
Cina Selatan dalam rangka mendukung tugas TNI AL sebagai komponen utama
pertahanan negara di laut dalam rangka mengantisipasi potensi konflik yang
terjadi di Laut Cina Selatan.
Visi pemerintah ini harus didukung dengan strategi maritim sebagai grand
strategi dalam pembangunan nasional Indonesia sebagai negara maritim yang
berorientasi pada pemanfaatan dan menjaga laut untuk mensejahterakan rakyatnya.
Strategi maritim harus diarahkan pada sasaran (ends) yang meliputi 3 bidang
yaitu sumber kehidupan (dari laut), perdagangan (lewat laut), dan kekuatan (di
laut). Saat ini secara tegas, Indonesia belum memiliki strategi maritim yang
komprehensif. Meskipun demikian TNI AL telah menyusun lebih dulu strategi
bidang kekuatan yang dirumuskan dalam Strategi Pertahanan Laut Nusantara.
b. Analisis
Faktor Pengaruh
Dalam menyusun strategi dengan pendekatan strength, Weakness,
Opportunity dan Threat, setiap elemen harus dianalisis untuk mengetahui
perbandingan relatif baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara kekuatan
dan kelemahan sebagai faktor internal, dan antara peluang dan ancaman sebagai
faktor eksternal. Dalam proses analisis pada tulisan ini, pendekatan kualitatif
yang seobyektif mungkin dilakukan. Secara kualitatif, tingkat pengaruhnya
ditunjukkan dengan nilai bobot.
|
Strength
|
Weakness
|
||
|
Pola operasi
|
3
|
Rasio coverage
|
3
|
|
Gelar Permanen
|
2
|
Anggaran terbatas
|
2
|
|
Penguasaan medan
|
1
|
Duklog terbatas
|
3
|
|
Renbangkuat
|
1
|
Konis alutsista
|
3
|
Pola operasi Koarmabar saat ini dapat dikatakan telah menunjukkan
kesiapan dan kesiapsiagaan, dimana satuan operasi telah digelar di sekitar ZEEI
Natuna. Gelar permanen saat ini di Natuna dan Tarempa saat ini memang dirasakan
sangat penting untuk mendukung gelar operasi di ZEEI Natuna. Penguasaan medan
relatif tidak terlalu penting mengingat ZEEI Natuna juga merupakan wilayah
terbuka, namun demikian dalam situasi dimana terjadi potensi agresi ke
Kepulauan Natuna, maka penguasaan medan harus dioptimalkan untuk menghambat
gerakan musuh. Sedangkan perencanaan pembangunan kekuatan meskipun menunjukkan
kekuatan dalam jangka panjang namun dalam jangka pendek kurang dapat efektif
terhadap pelaksanaan operasi.
Rasion coverage yang rendah sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam
menghadapi ancaman yang dapat masuk lewat mana saja di laut. Keterbatasan anggaran
sebagai masalah umum namun memiliki potensi untuk dipecahkan secara terbatas.
Keterbatasan dukungan logistik sangat berpengaruh terhadap daya tahan laut dari
satuan operasi. Sedangkan kondisi alutsista sangat berpotensi menurunkan
kesiapan alutsista untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi ancaman. Dengan
melihat perbandingan antara kekuatan dan kelemahan yang ada sebagaimana
diuraikan diatas, maka secara mudah dapat disimpulkan bahwa kelemahan merupakan
faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan kekuatan.
|
Opportunity
|
Threat
|
||
|
Kerjasama LN
|
3
|
Bangkuat mil
asing
|
1
|
|
Nilai geopol/stra
|
1
|
Asertifitas
|
3
|
|
Jakneg Poros Mar
|
3
|
Pelibatan neg.
asing
|
1
|
|
Putusan tribunal
|
2
|
Perbedaan visi
Asean
|
1
|
Sumber : Pengolahan data sendiri
Kerjasama LN menjadi aspek yang sangat penting karena menunjukkan
terbangunnya saling percaya dan potensial menekan konflik. Nilai strategis
Indonesia memang menjadi peluang negara asing untuk turut menjaga keamanan di
kawasan karena lewatnya kepentingan mereka disana. Kebijakan poros maritim
dunia menjadi peluang dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL karena
salah satu pilarnya adalah keamanan maritim. Sedangkan keputusan tribunal
memiliki dampak menguatkan intensi Indonesia terhadap eksistensi ZEEI Natuna
yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Perkembangan militer asing sebagai sebuah keniscayaan tentu menjadi
ancaman bila terjadi konflik namun dampaknya saat damai tidak secara langsung.
Asertifitas atau agresifitas merupakan tindakan lawan yang paling potensial untuk menciptakan konflik secara
langsung. Keterlibatan negara asing khususnya yang memiliki kepentingan bisa
berpengaruh namun relatif kecil selama negara pantai tetap menunjukkan niat
baik untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan perbedaan visi negara ASEAN
merupakan hal yang wajar karena perbedaan pandangan dan strategi politik luar
negeri untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing. Dengan melihat
perbandingan peluang dan ancaman sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa peluang yang dimiliki Indonesia lebih dominan dibandingkan ancaman.
c. Penyusunan
Strategi dan Upaya.
Dominasi kelemahan pada faktor internal dan dominasi peluang pada faktor
eksternal menyebabkan potensi penyusunan strategi yang bersifat memanfaatkan
peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi yang disusun untuk mengoptimalkan
gelar kekuatan adalah strategi yang meminimalisir kelemahan penggelaran
kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
|
|
Peluang
(eksternal, positif)
|
Ancaman
(eksternal, negatif)
|
|
Kekuatan
(internal, positif)
|
Strategi
Kekuatan-Peluang
"Kekuatan penggelaran apa yang dapat digunakan
untuk memaksimalkan peluang yang ditemukan"
|
Strategi
Kekuatan-Ancaman
"Bagaimana menggunakan kekuatan dari
penggelaran untuk meminimalkan ancaman yang ditemukan"
|
|
Kelemahan
(internal, negatif)
|
Strategi Kelemahan-Peluang
"Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk
meminimalkan kelemahan penggelaran dengan memanfaatkan peluang yang
ditemukan"
|
Strategi
Kelemahan-Ancaman
"Bagaimana meminimalkan kelemahan penggelaran
untuk menghindari ancaman yang ditemukan"
|
Dominasi kelemahan pada faktor internal dan dominasi peluang pada faktor
eksternal menyebabkan potensi penyusunan strategi yang bersifat memanfaatkan
peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi yang disusun untuk mengoptimalkan
gelar kekuatan adalah strategi yang meminimalisir kelemahan penggelaran
kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
|
WEAKNESS
|
VS
|
OPPORTUNITY
|
|
Rasio coverage
|
Kerjasama LN
|
|
|
Anggaran terbatas
|
Nilai geopol/stra
|
|
|
Duklog terbatas
|
Jakneg Poros Mar
|
|
|
Konis alutsista
|
Putusan tribunal
|
Sumber :
Pengolahan data sendiri
Dengan melihat potensi peluang yang dapat digunakan untuk meminimalisir
kelemahan yang dimiliki dalam menggelar kekuatan Koarmabar, maka langkah
strategis yang dapat dilakukan oleh Koarmabar adalah mendorong peningkatan
kapasitas kerjasama antar angkatan laut, meningkatkan interoperability dengan
stakeholder atau komando samping dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Koarmabar,
dan meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan kebijakan
pemerintah. Selanjutnya dari setiap langkah strategis tersebut, dijabarkan
upaya-upaya sebagai berikut:
1) Mendorong peningkatan kapasitas kerjasama
antar angkatan laut, dengan upaya:
a) Mendorong prajurit Koarmabar untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pendidikan luar negeri dalam
rangka membangun saling percaya dan networking.
b) Melakukan evaluasi dan kajian hasil-hasil
latihan bersama sebagai pedoman dalam pengembangan kapasitas dan jenis latihan
bersama dimasa mendatang.
c) Mendorong usulan untuk menyelenggarakan
patroli terkoordinasi atau latihan bersama dengan negara-negara tetangga yang
berbatasan laut dalam rangka membangun saling percaya dan kesepahaman.
d) Mendorong keterlibatan alutsista dan atau
prajurit Koarmabar dalam kegiatan latihan multilateral atau latihan bersama
lainnya sebagai bentuk smart diplomacy.
2) Meningkatkan interoperability dengan pemangku
kepentingan atau komando samping dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi
Koarmabar, dengan upaya:
a) Menyelenggarakan diskusi informal dengan
komando samping dalam rangka membahas permasalahan yang terjadi dan
mengeksplorasi pemecahan masalahnya terkait dengan pelaksanaan operasi
gabungan.
b) Mendorong kerjasama atau MoU dengan pemangku kepentingan dalam
rangka pertukaran informasi dan integrasi pusat komando dan kendali dalam
rangka membangun gambaran taktis real time yang valid.
c) Meningkatkan kapasitas latihan gabungan
dengan komando samping atau latihan bersama dengan pemangku kepentingan dalam
rangka peningkatan profesionalisme dan kapabilitas.
d) Melakukan kajian guna integrasi puskodal
untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas puskodal Koarmabar dalam rangka
meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan operasi laut.
3) Meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan
sesuai dengan kebijakan pemerintah, dengan upaya:
a) Menerapkan aturan pelibatan dalam operasi
keamanan di yurisdiksi nasional dalam rangka mempertahankan saling percaya dan
mencegah peningkatan eskalasi yang berdampak negatif.
b) Meningkatkan kehadiran satuan operasi di
laut yang memiliki daya tangkal tinggi seperti PKR dan KCR yang beroperasi
dalam gugus tugas (lebih dari satu unsur).
c) Meningkatkan pelaksanaan jarkaplid terhadap
setiap pelaku pelanggaran wilayah dan transnational
crimes secara tegas untuk menunjukkan okupasi wilayah secara positif.
d) Meningkatkan kemampuan deteksi,
identifikasi dan monitoring dengan meningkatkan peran satuan udara armada atau
komando samping pada daerah rawan selektif.
6. PENUTUP
Koarmabar memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas-tugas TNI AL di wilayah kerjanya. Laut Cina
Selatan merupakan berada dalam wilayah kerja Koarmabar, dan dengan dinamika
perkembangan lingkungan strategi saat ini, berpotensi terjadi konflik khususnya
dengan Cina maupun negara-negara pantai yang memiliki perbatasan laut dengan
Indonesia. Dalam menghadapi potensi konflik tersebut, Koarmabar yang dalam
rangka pelaksanan tugas TNI AL mengimplementasikannya melalui penggelaran
kekuatan satuan operasi baik dalam bentuk gelar penindakan maupun gelar
permanen. Dengan demikian, agar mampu mengantisipasi konflik tersebut dengan
baik, Koarmabar perlu melaksanakan optimalisasi strategi gelar kekuatannya.
Dalam rangka menyusun strategi
optimalisasi gelar kekuatan Koarmabar, harus dengan memperhatikan faktor yang
mempengaruhi, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
adalah faktor yang dapat dikendalikan yang menjadi kekuatan dan kelemahan,
sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dan tidak dapat
dikendalikan yang menjadi peluang dan ancaman. Dari hasil analisis
faktor-faktor tersebut, dapat ditemukan bahwa dari faktor internal, kelemahan
lebih dominan dari kekuatan, sedangkan dari faktor eksternal, peluang lebih
dominan dari ancaman.
Dengan demikian maka strategi yang tepat
adalah strategi yang memanfaatkan peluang untuk meminimalisir ancaman yang
ditemukan, sehingga dapat dirumuskan strategi optimalisasi penggelaran kekuatan
yang dapat diaplikasikan oleh Koarmabar adalah mendorong peningkatan kapasitas
kerjasama antar angkatan laut, meningkatkan interoperability dengan stakeholder
atau komando samping dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi Koarmabar, dan meningkatkan
penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Aplikasi
dari strategi-strategi tersebut diatas dilakukan melalui berbagai upaya
sebagaimana telah diuraikan diatas. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut,
optimalisasi penggelaran kekuatan Koarmabar guna mendukung pelaksanaan tugas
Koarmabar dapat diwujudkan, sehingga dapat mengantisipasi potensi konflik yang
terjadi di Laut Cina Selatan.
[1] Nilai
perdagangan di jalur Laut China Selatan bisa mencapai 5,3 trilyun dollar/tahun
(http://jurnalmaritim.com/2016/11/nilai-seaborne-trade-laut-china-selatan-capai-53-t-dolar-as-per-tahun/)
[2] tiga
tugas pertama dalam pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 merupakan implementasi peran
universal angkatan laut menurut konsep Ken Booth yang lebih bersifat keluar,
sedangkan dua tugas selanjutnya merupakan konsekuensi logis kekuatan militer
untuk membangun dan mengembangkan kekuatan dalam rangka balancing power, dan
juga merupakan implementasi konsep sishanrata.
[3] (http://www.mediapribumi.com/2016/06/kapal-nelayan-cina-masuk-zee-ri-itu.html diakses tanggal 31 Januari 2017 pukul 09.28 WIB).
[4] Surat
Notifikasi Kejadian Shadowing CoastGuard Vietnam dan Kapal Perang Vietnam
terhadap KRI Alamang dan KRI Wiratno kepada Kemenlu tanggal 5 Mei 2017.
[5]
Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui perbandingan
nilai bobot. Nilai bobot 1 menunjukkan pengaruh yang rendah terhadap faktor,
nilai bobot 2 menunjukkan pengaruh yang sedang terhadap faktor, dan nilai bobot
3 menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap faktor.
[6]
penyusunan konsep strategi didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal
yang dominan dalam penggelaran kekuatan Koarmabar untuk dipertemukan
(http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/ diakses pada tanggal
28 Juni 2017 pukul 10.30)
Komentar
Posting Komentar